Paluterkini.com | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan kembali menggelontorkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tahun 2022.
Hal tersebut sebagai bentuk percepatan pengentasan kemiskinan Pemerintah pusat melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II di Palu, Sulawesi Tengah, akan membedah 5.915 unit rumah warga miskin di Sulteng.
Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan BP2P Sulawesi II Erpika Ansela Surira mengatakan kegiatan bedah rumah dilakukan lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2022.
“Iya, untuk tahun 2022 ini terdapat 5.915 unit rumah keluarga penerima manfaat di Sulteng yang menjadi sasaran Program BSPS,” kata Erpika di Palu, Jumat, (30/9/2022).
Berdasarkan data BP2P Sulawesi II sebanyak 5.915 unit rumah yang menjadi sasaran dibedah, diperuntukkan bagi 5.915 keluarga di Sulteng, yang tersebar di sembilan kabupaten dan satu kota Sulteng meliputi Kabupaten Poso, Donggala, Tolitoli, Parigi Moutong, Tojo Una-Una, Sigi, Banggai Kepulauan, Morowali dan Morowali Utara serta Kota Palu.
Erpika menjelaskan melalui Program BSPS 2022, setiap keluarga yang tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bedah rumah, akan mendapat bantuan dana sebesar Rp 20 Juta. Diperuntukkan masing-masing sebesar Rp17,5 Juta sebagai belanja bahan bangunan dan Rp2,5 Juta sebagai upah tukang.
Dana tersebut menurutnya akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima manfaat.
“Saat ini sedang berlangsung pengiriman dana kepada penerima manfaat,” kata Erpika.
Ia menguraikan anggaran program BSPS berasal dari rupiah murni dan pinjaman luar negeri melalui program National Affordable Housing Progam (NAHP). Alur penyaluran dana dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke bank pos penyalur.
Kemudian ke rekening penerima bantuan. Lalu dengan pendampingan fasilitator, dana yang berada dalam rekening penerima bantuan digunakan untuk belanja bahan bangunan dan upah tukang dengan cara transaksi, overbooking dan pemindahbukuan ke rekening toko bangunan dan tukang.
Erpika menjelaskan dalam melaksanakan program BSPS pihaknya melibatkan tim verifikasi meliputi kepala desa, lurah, camat dan dinas Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) kabupaten/kota dan kepala seksi BP2P. Pelibatan para pihak tersebut bertujuan untuk mengantisipasi adanya penerima bantuan ganda.
“Jadi ada tim pendamping untuk verifikasi penerima bantuan agar tidak ada keluarga yang menerima bantuan serupa sebelumnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemanfaatan anggaran program BSPS ini ditargetkan selesai pada Desember 2022.
“Saat ini sudah berjalan. Penerima manfaat semuanya mendapat pendampingan untuk memanfaatkan bantuan anggaran itu sesuai peruntukannya,” kata dia.
(Hr)