Paluterkini.com | Empat tahun gempa berlalu, Hunian Tetap (Huntap) untuk Penyintas masih jadi urusan yang sangat penuh dengan lika liku hingga akhirnya kementerian PUPR akan segera membangun Hunian Tetap Huntap II di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja pembangunan Huntap II yang dilaksanakan di Kota Palu, Kamis, (21/7/2022).
Lika-liku hambatan dalam pelaksanaan pembangunan Huntap II adalah persoalan lahan yang begitu rumit dimana pemerintah kota Palu butuh waktu lama dalam menyediakan lahan pembangunan Huntap II yang akan dibiayai oleh Bank Dunia dan Pemerintah Pusat Melalui Kementrian PUPR.
Namun jika bercermin dari pembangunan Huntap I yang telah dibangun Yayasan Budha Tzuchi bekerjasama dengan pemerintah Kota Palu yang sebelumnya juga sangat penuh lika liku dan proses namun dapat diselesaikan dalam waktu dan kondisi wilayah yang masih minim akses jalan pasca bencana.
Mantan Wali Kota Palu, Dr.Hidayat, M.Si Menceritakan jika penyediaan lahan huntap sebenarnya sudah diupayakan sejak masa tanggap darurat bencana. Usulan itu menjadi dasar bagi Gubernur Sulteng untuk menerbitkan Surat Keputusan bernomor 369/516/DIS.BMPR-G.ST/2018 tentang Penetapan Lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Sulteng, pada 28 September 2018.
Merujuk surat itu, lokasi huntap skala besar di Kota Palu ditetapkan di Kelurahan Duyu seluas 79,3 hektar. Sedangkan di Keluruhan Tondo serta di Kelurahan Talise seluas 481,63 hektar. Lokasi Ngatabaru, yang juga diusulkan Pemkot Palu untuk relokasi warga Petobo, tidak masuk ke dalam SK itu. Sebab, belum ada hasil penelitian dan kajian teknis dari Bappenas dan kementerian teknis terkait.
Kendala pembebasan lahan ini kemudian memang terjadi. Sejumlah lahan yang diusulkan masih ada izin Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan dari sejumlah perusahaan. Bahkan, yang sudah habis masa izinnya pun, jauh sebelumnya sudah diklaim warga sebagai miliknya.
Masalah ini pula yang membuat Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia sempat hendak menarik dukungan dan membatalkan pembangunan huntapnya di Tondo. Gara-garanya, lahan di belakang kampus Universitas Tadulako, Palu, yang akan dibangun itu masih bermasalah. Dalam perencanaan, Yayasan memerlukan 40 hektar untuk membangun 1.500 unit huntap tipe 36.
“Namun Pada saat itu jika Budha Tzuchi lepas maka masyarakat saya harus menunggu bantuan dari pemerintah pusat yang itu masih butuh waktu, sehingga saat itu saya pertaruhkan segalanya untuk menyiapkan lahan walaupun itu resikonya adalah penjara (hukum) saya tetap tabrak”Ungkap Hidayat saat menceritakan kepada Cruw Paluterkini.com saat ditemui di Sidondo, Sabtu, (23/72022)
Hidayat mengkisahkan perjalanan dalam menyiapkan lahan untuk Huntap yang akan dibangun Budha Tzuchi dirinya sampai dipanggil menghadap langsung di Istana Presiden dan sempat bersitegang dengan pihak kementerian pertanahan dihadapan Wakil Presiden Yusuf Kalla pada masa itu.
Selain menghadapi kendala lahan, pada saat itu pemerintah kota saat itu juga menghadapi persoalan akses jalan yang belum tersedia seperti saat ini sehingga saya kembali mengambil tindakan tanpa memikirkan resiko dengan membuka jalan akses menuju lokasi lahan pembangunan Huntap I yang berada tepat di belakang kampus Universitas Tadulako.(Bersambung…)
(Mhr)